Politik

MPR Meminta Maaf atas Kesalahan Penilaian dalam Lomba Cerdas Cermat di Kalimantan Barat

MPR mengungkapkan permohonan maaf terkait insiden penilaian dalam final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar di Kalimantan Barat dan berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

D
Darma Yudhistira
11 May 2026 17 pembaca
MPR Meminta Maaf atas Kesalahan Penilaian dalam Lomba Cerdas Cermat di Kalimantan Barat
Wakil Ketua MPR Abcandra Muhammad Akbar Supratman menyampaikan permohonan maaf atas insiden penilaian yang terjadi dalam Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 di Kalimantan Barat. (Istimewa)

MPR menyampaikan permintaan maaf atas insiden yang terjadi dalam penilaian final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 yang berlangsung di Kalimantan Barat. Wakil Ketua MPR, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja dewan juri dan sistem perlombaan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

"Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini,” ungkap Akbar kepada wartawan pada Senin (11/5/2026). Ia menyesalkan insiden tersebut dan menilai bahwa pelaksanaan LCC Empat Pilar perlu diperbaiki secara menyeluruh, baik dari segi teknis maupun mekanisme perlombaan.

Evaluasi Menyeluruh Diperlukan

Akbar menyebutkan bahwa ada beberapa aspek yang perlu dievaluasi, termasuk tata suara dan mekanisme banding dalam perlombaan, agar kesalahan serupa dapat diminimalisir. Ia juga mengungkapkan bahwa ia telah menerima informasi mengenai kejadian serupa yang terjadi pada lomba di provinsi lain tahun lalu. "Saya melihat, Lomba Cerdas Cermat ini perlu dievaluasi supaya lebih baik. Jangan ada lagi kejadian seperti ini,” tegasnya.

Insiden Viral di Media Sosial

Video final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR tingkat Provinsi Kalimantan Barat menjadi viral di media sosial karena dewan juri memberikan penilaian yang berbeda terhadap jawaban yang sama dari dua kelompok peserta. Dalam sebuah pertanyaan mengenai pertimbangan wajib DPR dalam memilih anggota BPK, kelompok C dari SMAN 1 Pontianak memberikan jawaban yang sama dengan kelompok B dari SMAN 1 Sambas, namun mendapatkan penilaian yang berbeda.

Grup C menjawab, "Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," namun juri Dyastasita memberikan nilai minus lima untuk jawaban tersebut. Sebaliknya, Grup B yang memberikan jawaban serupa mendapat nilai sempurna, yaitu 10 poin. Dyastasita menjelaskan perbedaan penilaian tersebut dengan menyebutkan bahwa jawaban Grup C tidak menyebutkan unsur Dewan Perwakilan Daerah.

Juri lainnya, Indri Wahyuni, juga menegaskan pentingnya artikulasi yang jelas saat memberikan jawaban. Ia menyatakan bahwa dewan juri berhak memberikan nilai minus jika peserta tidak menyampaikan jawaban dengan jelas. "Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas," kata Indri.

Artikel Terkait