Pemerintah Indonesia telah mencairkan anggaran senilai Rp 101,1 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir semester pertama tahun 2026. Program ini ditujukan kepada 63,13 juta penerima manfaat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa realisasi anggaran MBG merupakan bagian dari peran APBN sebagai agen pembangunan yang mendorong pelaksanaan program-program prioritas pemerintah. "Sebagai agen pembangunan, APBN diarahkan untuk mengakselerasi pelaksanaan program prioritas, termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 101,1 triliun untuk 63,13 juta penerima manfaat," ungkap Purbaya dalam konferensi pers setelah Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) III 2026 yang berlangsung di Jakarta pada hari Senin, 3 Agustus.
Anggaran untuk Program Sekolah Rakyat
Selain anggaran untuk MBG, pemerintah juga telah mencairkan Rp 13,1 triliun untuk Program Sekolah Rakyat, yang digunakan untuk pembangunan 104 sekolah permanen. Purbaya menambahkan bahwa APBN tetap dioptimalkan untuk menjalankan tiga fungsi utama, yaitu sebagai peredam guncangan, agen pembangunan, dan perlindungan bagi masyarakat miskin, di tengah ketidakpastian ekonomi global yang meningkat akibat konflik geopolitik.
Purbaya, yang juga menjabat sebagai Ketua KSSK, menjelaskan bahwa fungsi APBN sebagai peredam guncangan diwujudkan melalui alokasi subsidi sebesar Rp 116 triliun dan kompensasi Rp 116,9 triliun. Anggaran ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat serta menstabilkan harga dan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan pangan.
Program Perlindungan Sosial dan Belanja Negara
Pemerintah juga melaksanakan berbagai bantuan sosial untuk masyarakat yang miskin dan rentan. Hingga akhir semester I 2026, realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai Rp 14,5 triliun, Kartu Sembako Rp 19,7 triliun, dan Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp 8,8 triliun. Secara keseluruhan, realisasi belanja negara hingga akhir semester I 2026 mencapai Rp 1.656 triliun, meningkat 17,8% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 1.298,6 triliun, meningkat 29,4% secara tahunan.
Purbaya menjelaskan bahwa peningkatan belanja pemerintah dipengaruhi oleh pelaksanaan berbagai program prioritas, termasuk MBG, penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur negara, serta pembayaran manfaat pensiun dan subsidi BBM maupun listrik.
Selain meningkatkan belanja, pemerintah juga meluncurkan berbagai paket stimulus untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Stimulus ini mencakup insentif perpajakan bagi pelaku usaha nasional, diskon transportasi selama periode Lebaran dan libur sekolah, serta program magang dan vokasi. Pemerintah memperkirakan bahwa kebijakan fiskal ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kisaran 5,6% hingga 6% sepanjang tahun 2026, meskipun dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi global yang meningkat akibat konflik AS-Iran dan gejolak pasar keuangan internasional.
