Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Proses ini direncanakan berlangsung selama dua bulan untuk melakukan refocusing pada salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Zulkifli, langkah perbaikan ini diambil setelah pemerintah menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan MBG selama lebih dari satu tahun terakhir. Tindakan konkret telah diambil untuk memperbaiki program tersebut. "Anggaran paling besar yang kami koordinasikan itu MBG. Kami minta maaf hampir satu tahun lebih ada gonjang-ganjing luar biasa, kami terus-menerus berkoordinasi dengan seluruh kementerian, menemukan beberapa kejanggalan dan sudah diambil tindakan," ujarnya dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Gedung DJP Kemenkeu, Jakarta, pada Jumat (14/8).
Prioritas Wilayah Tertinggal
Zulkifli menambahkan bahwa pemerintah akan melakukan refocusing dengan sejumlah prioritas, termasuk mempercepat pelaksanaan MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau yang dikenal dengan istilah 3T. "Kami minta waktu dua bulan refocusing. Kami akan menyelesaikan 3T di NTT, Papua, Maluku yang sangat memerlukan. Kita akan selesaikan satu bulan ini," jelasnya.
Selain fokus pada wilayah 3T, pemerintah juga akan mempercepat penyaluran MBG untuk kelompok penerima manfaat tertentu, yang mencakup balita, ibu menyusui, dan ibu hamil, dengan total sekitar 11 juta orang. Zulkifli juga menyatakan bahwa pemerintah akan memperluas infrastruktur pendukung untuk MBG, termasuk penyelesaian tambahan titik MBG yang membutuhkan waktu sekitar dua bulan.
Penyelesaian SPPG dan Titik Baru
Pemerintah juga berencana menyelesaikan masalah yang ada di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan atau standar yang dikenal sebagai Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). "Yang memerlukan waktu jangka panjang untuk makan waktu dua bulan adalah menyelesaikan ada 13 ribu titik baru tambahan di Pulau Jawa. Dan menyelesaikan 7 ribu sampai 8 ribu SPPG yang belum menyelesaikan SLHS-nya," ungkapnya.
Zulkifli optimis bahwa berbagai perbaikan ini akan membuat pelaksanaan MBG menjadi lebih baik dalam satu hingga dua bulan ke depan. Sebelumnya, Prabowo juga mengkritik praktik korupsi yang terjadi dalam Program Makan Bergizi Gratis, menilai bahwa tindakan tersebut tidak manusiawi dan mencederai nilai kemanusiaan.
Prabowo menekankan pentingnya pembangunan manusia melalui pemenuhan gizi, mengingat program MBG juga bertujuan untuk mengatasi masalah stunting yang masih dialami oleh sebagian anak di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa stunting dapat menghambat perkembangan fisik dan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus korupsi terkait tata kelola MBG, termasuk mantan Kepala Badan Gizi Nasional dan dua mantan wakilnya.
