Jakarta, IDN Times – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menceritakan pengalamannya menggunakan sistem pemerintahan digital saat menempuh studi doktoral di Singapura. Pengalaman tersebut membuatnya terkesan, karena hampir semua layanan publik dapat diakses secara online tanpa perlu mengunjungi kantor pemerintahan.
Tito menjelaskan bahwa kemudahan yang ditawarkan oleh layanan digital tersebut kini menjadi inspirasi bagi pemerintah Indonesia dalam mengembangkan Electronic Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Ia berkeyakinan bahwa digitalisasi dapat mengurangi birokrasi dan mempercepat serta mempermudah pelayanan publik yang lebih transparan. "Kalau dikerjakan dan betul terjadi, itu luar biasa. Ditambah lagi dengan Satu Data Indonesia. Dua-duanya menggunakan pondasi datanya adalah data Dukcapil," ujarnya saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Senin (3/8/2026).
Pengalaman Belajar di Singapura
Tito mengisahkan pengalamannya selama menempuh studi S3 di Singapura selama empat tahun, di mana ia juga membawa ketiga anaknya yang masih bersekolah dasar. Ia mengungkapkan bahwa proses pendaftaran sekolah dilakukan sepenuhnya secara digital. Setelah mendapatkan Foreign Identity Number (FIN), ia hanya perlu mengakses portal Kementerian Pendidikan Singapura, mengisi data anak-anaknya, dan menunggu pemberitahuan melalui email mengenai sekolah yang ditetapkan.
"Saya tidak perlu datang ke kantor pendidikan atau ke sekolah satu per satu. Beberapa hari kemudian saya mendapat email yang berisi sekolah untuk anak pertama, kedua, dan ketiga," jelasnya. Tito menambahkan bahwa sistem ini berjalan dengan baik karena seluruh sekolah dasar memiliki standar layanan yang serupa, sehingga penempatan siswa dilakukan berdasarkan lokasi tempat tinggal.
Layanan Kesehatan yang Efisien
Selain sektor pendidikan, Tito juga mengungkapkan kekagumannya terhadap layanan kesehatan digital di Singapura. Ia menjelaskan bahwa masyarakat dapat mengakses portal Kementerian Kesehatan untuk membuat janji dengan dokter tanpa harus mengantre berjam-jam di rumah sakit. Setelah memilih layanan yang dibutuhkan, sistem akan mengirimkan jadwal pemeriksaan lengkap melalui email, mencakup tanggal, jam, dokter yang menangani, dan ruang pemeriksaan.
"Datang ke rumah sakit sudah ada jadwalnya, ketemu dokter pada jam yang sudah ditentukan. Tidak perlu menunggu lama, karena semuanya sudah diatur oleh sistem," katanya. Pengalaman tersebut semakin meyakinkan Tito bahwa pembangunan Electronic Government di Indonesia dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Rencananya, berbagai layanan publik, seperti administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan layanan pemerintah daerah, akan diintegrasikan ke dalam satu portal digital yang mengandalkan data Dukcapil sebagai fondasi utama.
Tito menekankan bahwa sistem pemerintahan berbasis digital bukan hanya tentang pemanfaatan teknologi, tetapi juga sebagai cara untuk menghilangkan birokrasi yang rumit. Hal ini termasuk mengurangi kemungkinan terjadinya praktik penyimpangan dalam pelayanan publik. Ia memberikan contoh bahwa masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah kantor untuk mengurus layanan atau bertemu banyak petugas, karena seluruh proses dapat dilakukan secara elektronik melalui satu aplikasi yang terintegrasi.
"Kita ingin masyarakat mendapatkan pelayanan publik dengan lebih mudah, cepat, dan transparan. Orang tidak perlu lagi datang ke banyak kantor untuk mengurus satu layanan," tutup Tito.
