Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memainkan peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi di daerah. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang tercatat mencapai 5,73% pada kuartal kedua tahun 2026.
“Kami ingin memastikan APBN di Jawa Barat tidak berhenti pada laporan penyerapan anggaran, tetapi hadir dalam bentuk aktivitas ekonomi, dukungan usaha, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Purbaya dalam keterangannya setelah mengunjungi Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jawa Barat pada Rabu, 26 Agustus.
Pendapatan dan Belanja Negara di Jawa Barat
Menurut laporan dari Kanwil DJPb Jawa Barat, pendapatan negara hingga 31 Juli 2026 mencapai Rp 85,61 triliun, yang merupakan 45,41% dari target yang ditetapkan. Sementara itu, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp 63,59 triliun atau 57,02% dari pagu yang ada.
Dari sisi belanja, realisasi anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp 26,61 triliun, yang setara dengan 53,53% dari pagu. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 28,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan belanja K/L didorong oleh belanja modal yang mencapai Rp 3,11 triliun, meningkat 115,37% dibandingkan Juli 2025.
Dampak APBN terhadap Masyarakat
Selain belanja pemerintah pusat, Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa juga telah terealisasi sebesar Rp 36,98 triliun, atau 59,82% dari pagu. Penyaluran tersebut terdiri dari TKD sebesar Rp 35,46 triliun dan Dana Desa sebesar Rp 1,52 triliun.
Purbaya menekankan bahwa pemerintah berupaya memastikan bahwa anggaran negara memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk dukungan terhadap sektor usaha. Hingga Juli 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Barat mencapai Rp 23,24 triliun untuk 357,3 ribu debitur, sementara Kredit Ultra Mikro (UMi) telah disalurkan sebesar Rp 1,31 triliun kepada 226,4 ribu debitur.
APBN juga mendukung berbagai program prioritas pemerintah di Jawa Barat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta program ketahanan pangan dan energi. Purbaya mencatat bahwa program MBG telah dilaksanakan di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan 6.794 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan menjangkau 14.680.810 penerima manfaat.
Di sisi lain, ekonomi Jawa Barat tumbuh 5,73% secara tahunan pada kuartal II 2026 dan tumbuh 2,25% secara kuartalan. Pertumbuhan ini didorong oleh sektor industri pengolahan yang merupakan kontributor utama penerimaan pajak di daerah tersebut. Penerimaan pajak Jawa Barat hingga akhir Juli 2026 mencapai Rp 63,84 triliun, tumbuh 10,41% secara tahunan, di mana sektor industri pengolahan menyumbang Rp 30,60 triliun atau 47,93% dari total penerimaan pajak.
“Yang kami pastikan adalah anggaran negara dikelola secara optimal, tepat sasaran, dan mampu menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional,” tegas Purbaya.
