Presiden Prabowo Subianto telah mengajukan nama M. Sardjito sebagai calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketua DPR, Puan Maharani, menyatakan bahwa usulan Sardjito telah diterima oleh DPR dan akan diproses melalui mekanisme yang berlaku di Komisi XI DPR.
Puan menjelaskan, “Terkait dengan OJK juga akan diproses sesuai dengan mekanismenya di Komisi XI, kami sudah menugaskan Komisi XI. Namanya itu Pak M. Sardjito, yang nantinya akan diproses sesuai dengan mekanismenya di Komisi XI,” dalam konferensi pers yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Selasa (18/8).
Proses Pengusulan dan Agenda Lainnya
Proses pemilihan calon pejabat OJK ini dilakukan bersamaan dengan beberapa agenda lain yang berkaitan dengan sektor keuangan yang sedang berjalan di DPR. Selain mengurus calon Kepala Eksekutif OJK, Komisi XI juga mulai memproses mekanisme pemilihan atau persetujuan Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Puan menambahkan bahwa tahapan selanjutnya akan dilakukan oleh Komisi XI DPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum akhirnya dibawa ke tahap persetujuan DPR. Presiden Prabowo juga menyampaikan rencana untuk membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sebagai bagian dari kebijakan ekspor satu pintu yang telah dilaksanakan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Rencana Operasional Bursa Mineral
Prabowo mengungkapkan bahwa rencana tersebut telah dibahas dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Kita akan segera operasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan OJK. Jika bekerja dengan baik, pada 1 Januari 2027 kita akan memiliki bursa komoditas sendiri,” kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI & Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada hari Jumat (14/8).
Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen terbesar untuk berbagai komoditas penting dunia, seperti kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, dan karet. Namun, Prabowo menyoroti bahwa harga hasil alam yang diekspor justru ditentukan oleh bursa komoditas di negara lain yang tidak memproduksinya. “Kalau mereka (pihak luar) tidak mau bayar harga yang kita pasang, tidak usah beli. Lebih baik komoditas nikel, timah, emas, batu bara kita, gas kita, minyak kita semuanya di tanah untuk anak cucu kita,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan agar ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dapat segera dibahas dengan DPR dan diterbitkan dalam waktu yang singkat. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk membentuk harga referensi Indonesia untuk komoditas utama ekspor.
“Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi, dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang penipuan yang semakin sempit,” tambahnya.
