Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencananya untuk memeriksa pajak PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney, setelah perusahaan tersebut tidak mengindahkan permintaan pemerintah untuk menunda kenaikan tarif layanan di bandara. "Tadi kan kita coba rayu sedikit perusahaan InJourney untuk menunda, tapi dia enggak mau kayaknya. Ya sudah, kita periksa saja pajaknya, entar bagimana," ujar Purbaya usai memimpin Sidang ke-14 Kanal Debottlenecking di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Rabu (26/8).
Masalah Biaya dalam Rantai Logistik
Sidang debottlenecking tersebut membahas keluhan dari Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (ASPERINDO) mengenai tingginya biaya dalam rantai logistik kargo udara. Ada dua isu utama yang dibahas, yaitu biaya Jasa Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos (JASPER), Jasa Terkait Bandar Udara (JASTER), serta Standard Ground Handling Agreement (SGHA). ASPERINDO menilai bahwa biaya-biaya tersebut menambah beban dalam rantai pasok, mengingat struktur biaya terminal kargo sudah berlapis, termasuk biaya Regulated Agent (RA).
Asosiasi juga mencatat adanya potensi duplikasi fungsi dan biaya antara JASPER dan JASTER dengan layanan yang sudah ada dari RA. Isu kedua yang diangkat berkaitan dengan perbedaan standar perhitungan berat volumetrik antar-maskapai. Dalam aduannya, ASPERINDO menyebutkan bahwa salah satu maskapai telah menggunakan angka pembagi 5.000 sejak 16 Juni 2025, sementara praktik yang umum di industri sebelumnya adalah menggunakan pembagi 6.000. Perubahan ini berpotensi meningkatkan berat yang dikenakan biaya untuk barang besar namun ringan hingga sekitar 20%.
Pentingnya Pengendalian Biaya Logistik
Kondisi ini dinilai dapat meningkatkan ongkos kirim, terutama bagi pelaku UMKM dan sektor e-commerce, serta memperlebar disparitas harga pengiriman ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Purbaya menekankan bahwa masalah tarif dan struktur biaya kargo udara tidak bisa dianggap sebagai isu yang hanya berkaitan dengan industri penerbangan. Menurutnya, biaya tersebut memiliki dampak signifikan terhadap biaya logistik nasional, terutama karena distribusi barang di Indonesia sangat bergantung pada transportasi antarpulau. "Ini penting karena salah satu proses untuk mengendalikan biaya logistik. Apalagi kita banyak antarpulau," jelasnya.
Purbaya berharap InJourney dapat menunda kenaikan tarif hingga Kementerian Perhubungan menyelesaikan peraturan mengenai standarisasi jenis komponen biaya kargo udara dan sinkronisasi proses bisnis. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan berusaha mendorong kompetisi yang lebih terbuka dalam layanan di bandara agar harga dapat lebih terjangkau. Jika kenaikan biaya pada satu mata rantai logistik tidak dikendalikan, hal ini berpotensi menyebabkan kenaikan pada komponen biaya lainnya, yang pada akhirnya akan membuat ongkos distribusi barang semakin tinggi. "Biasanya kalau sudah satu naik, enggak dikendalikan, yang lain akan ikut naik, jadi biaya logistiknya semakin mahal," tambahnya.
Sebagai langkah lanjutan dari aduan tersebut, Purbaya mengungkapkan bahwa Kementerian Perhubungan akan mempercepat penyelesaian Peraturan Menteri Perhubungan mengenai standardisasi jenis komponen biaya kargo udara dan sinkronisasi proses bisnis. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai komponen biaya kargo udara sehingga struktur biaya menjadi lebih transparan dan dapat mendorong efisiensi logistik. "Enggak tuntas (hasil sidang debottlenecking), tapi sebagian, Kementerian Perhubungan akan mempercepat proses-proses pembuatan Peraturan Menteri Perhubungan sehingga servis di bandara nanti clear seperti apa, sehingga enggak ada pertanyaan lagi," ungkapnya.
Purbaya menekankan bahwa pengendalian biaya logistik sangat penting untuk menjaga kelancaran arus barang dan menekan inflasi. "Jadi kita coba mengendalikan biaya logistik dengan kebijakan yang pas supaya arus barang lebih baik di sini sehingga inflasi juga bisa dikendalikan," tutupnya.
