Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai bahwa program Sekolah Rakyat memiliki sejumlah keunggulan yang signifikan. Namun, ia mencatat bahwa program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto ini masih kurang terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat.
"Sekolah Rakyat perlu lebih dipromosikan kepada publik. Program ini memiliki berbagai keunggulan, tetapi masih kurang mendapatkan eksposur," ungkap Purbaya dalam keterangannya pada Senin (24/8).
Kunjungan ke Jawa Barat
Purbaya menyampaikan pendapat tersebut saat melakukan kunjungan mendadak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Barat yang terletak di Bandung. Dalam kunjungan ini, ia mengamati secara langsung pengawalan beberapa program strategis pemerintah di wilayah tersebut, termasuk Sekolah Rakyat.
Berdasarkan pemantauan dari Kanwil DJPb Jawa Barat, survei telah dilakukan terhadap 22 Sekolah Rakyat dari total 26 yang ada di provinsi tersebut. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa kondisi sekolah secara umum dinilai baik dengan fasilitas yang lengkap. Fasilitas tersebut mencakup seragam siswa dan perangkat teknologi yang mendukung proses belajar mengajar.
Fasilitas dan Permintaan untuk Promosi
Purbaya menjelaskan bahwa setiap kelas di Sekolah Rakyat telah dilengkapi dengan smartboard, dan setiap siswa diberikan satu laptop untuk mendukung kegiatan belajar. Ia menekankan bahwa keunggulan fasilitas dan pelaksanaan Sekolah Rakyat perlu lebih dikenal oleh masyarakat.
Dia juga meminta agar pemerintah memperkuat komunikasi publik dan promosi sehingga masyarakat dapat memahami manfaat serta keunggulan dari program ini. Selain Sekolah Rakyat, Purbaya juga meninjau perkembangan program strategis lainnya di Jawa Barat, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Di Jawa Barat, terdapat 5.970 KDKMP dengan target survei sebanyak 147 KDKMP, dan hingga saat ini, survei telah dilakukan terhadap 22 KDKMP. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa beberapa KDKMP telah selesai dibangun. Sementara itu, jumlah SPPG di Jawa Barat mencapai 6.794 unit dengan target survei sebanyak 199 SPPG, dan realisasi survei telah mencapai 275 SPPG.
Purbaya juga meminta Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk menyusun indeks penilaian SPPG dengan skala 1 hingga 5. Indeks ini diharapkan dapat mengukur tingkat penerimaan dan kualitas pelaksanaan SPPG serta membandingkan kinerja SPPG antar daerah secara nasional.
