Ekonomi

Sepuluh Provinsi dengan Tingkat Literasi Keuangan Terendah di Indonesia

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 menunjukkan peningkatan akses dan pemahaman keuangan di Indonesia, meskipun terdapat kesenjangan signifikan antarprovinsi.

D
Dinda Mughni
10 August 2026 25 pembaca
Image title
Image title

Hasil dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2026 menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan akses keuangan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan. Namun, masih terdapat kesenjangan yang signifikan, terutama antara provinsi. Indeks literasi keuangan meningkat dari 66,64% pada tahun 2025 menjadi 69,75% di tahun 2026, sementara indeks inklusi keuangan juga mengalami kenaikan dari 92,74% menjadi 93,61%.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa survei ini untuk pertama kalinya dapat memberikan data indeks literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat provinsi. "Ini adalah hal yang istimewa dan belum pernah ada pada SNLIK tahun-tahun sebelumnya," ungkapnya dalam konferensi pers yang berlangsung pada hari Senin, 10 Agustus.

Tingkat Literasi Keuangan Tertinggi di Jakarta

Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan tingkat literasi keuangan tertinggi di Indonesia. Namun, tingkat literasi yang rendah masih terlihat di wilayah Indonesia timur. Amalia menjelaskan bahwa kondisi ini menciptakan peluang strategis untuk memperkuat program literasi keuangan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. "Sehingga menjadi ruang strategis untuk semakin memperkuat dan mempertajam program literasi keuangan berbasis karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah," tambahnya.

Provinsi dengan Indeks Literasi Keuangan Terendah

Sementara itu, meskipun indeks inklusi keuangan nasional mencapai 93,61% pada tahun 2026, meningkat dari 92,74% pada tahun sebelumnya, provinsi DKI Jakarta tetap menjadi yang tertinggi dalam capaian ini, diikuti oleh DI Yogyakarta dan Kepulauan Riau. Di sisi lain, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Maluku Utara masih memerlukan penguatan dalam hal inklusi keuangan. BPS juga mencatat bahwa kesenjangan dalam inklusi keuangan masih cukup lebar, dengan sepuluh provinsi yang memiliki indeks inklusi keuangan terendah.

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id. Nikmati pengalaman membaca yang lebih nyaman dan fitur menarik lainnya melalui aplikasi mobile Katadata.

Artikel Terkait