Jakarta, IDN Times – Lebih dari seribu personel dari Taruna Bhakti Nusantara yang terdiri dari unsur TNI dan Polri telah resmi memulai tugas mereka di Sekolah Rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka bertanggung jawab untuk mendampingi siswa dalam kehidupan berasrama melalui pembinaan disiplin, kepemimpinan, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler selama masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa seluruh personel Taruna Bhakti Nusantara dan pendamping telah berada di lokasi penugasan masing-masing. Pernyataan ini disampaikan saat beliau meninjau pelaksanaan program Taruna Bhakti Nusantara dan MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Gresik pada Senin (3/8/2026).
“Kami bersyukur semua sudah berada di tempat masing-masing. Insyaallah nanti di sini akan membimbing, memberikan keteladanan untuk siswa-siswa Sekolah Rakyat dalam rangka penguatan kedisiplinan dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (4/8/2026).
Pembinaan Berbasis Kedisiplinan dan Kemandirian
Menurut Gus Ipul, pembinaan yang dilakukan oleh Taruna Bhakti Nusantara tidak berorientasi pada pelatihan militer, melainkan lebih kepada pembentukan kebiasaan hidup yang tertib dan mandiri. "Para taruna mendampingi siswa dalam kegiatan kepramukaan, latihan baris berbaris, menata tempat tidur, merawat barang pribadi, hingga membangun disiplin dalam menjalani aktivitas belajar sehari-hari di lingkungan asrama," jelasnya.
Tugas Taruna Bhakti Nusantara dimulai bersamaan dengan MPLS yang saat ini berlangsung di seluruh Sekolah Rakyat. Gus Ipul menilai bahwa proses ini berjalan dengan baik meskipun masih diwarnai dengan masa adaptasi bagi guru, tenaga pendidik, dan siswa terhadap sistem pendidikan berasrama serta fasilitas sekolah yang sebagian masih dalam tahap penyempurnaan.
Rekrutmen Siswa Berbasis Data Sosial
Gus Ipul juga menegaskan bahwa siswa Sekolah Rakyat merupakan anak-anak dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan dan kondisi ekstrem yang direkrut melalui proses penjangkauan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), bukan melalui seleksi akademik. Beberapa dari mereka bahkan pernah putus sekolah atau belum pernah mendapatkan pendidikan formal.
“Ketika masuk ke sini dilakukan penjangkauan berbasis DTSEN. Setelah itu dimutakhirkan oleh para pendamping, dicek lapangan bersama dinas sosial, dilakukan dialog dengan orang tua. Kalau setuju, diteruskan kepada bupati untuk ditetapkan dan diusulkan kepada Kemensos, proses terakhir kita tetapkan sebagai siswa Sekolah Rakyat,” tambahnya.
