Vietnam telah mengambil langkah untuk meningkatkan angka kelahiran dengan menawarkan sejumlah insentif bagi warganya agar mau memiliki lebih banyak anak. Kebijakan ini diterapkan setelah negara tersebut mengalami penurunan angka kelahiran dan menghadapi risiko populasi menua sebelum mencapai status negara maju.
Mulai Rabu (1/7/2026), pemerintah Vietnam akan memberlakukan undang-undang baru mengenai kependudukan yang memperpanjang cuti melahirkan bagi ibu yang melahirkan anak kedua dari enam bulan menjadi tujuh bulan. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan untuk biaya pemeriksaan kehamilan dan bonus tunai. Ibu yang memenuhi syarat tertentu dapat menerima bonus satu kali hingga US$228 atau sekitar Rp3,7 juta, yang setara dengan dua pertiga dari rata-rata gaji bulanan di Vietnam.
Insentif Belum Cukup Meyakinkan
Nguyen Kim Bich, seorang warga Hanoi, mengungkapkan bahwa ia akan mendapatkan tambahan cuti dan insentif jika memutuskan untuk memiliki anak kedua. "Saya bisa tinggal di rumah satu bulan lebih lama bersama bayi, dan suami saya juga bisa mengambil cuti beberapa hari lagi," ungkapnya. Meskipun demikian, Bich merasa insentif tersebut belum cukup untuk meyakinkannya untuk memiliki anak lagi. Ia dan suaminya menghabiskan hampir setengah dari pendapatan gabungan mereka yang mencapai sekitar USD 1.000 per bulan untuk membesarkan anak pertama. Mereka juga masih tinggal bersama orang tua suaminya karena keterbatasan biaya. "Manfaatnya memang bagus, tetapi belum cukup. Tambahan cuti satu bulan dan bonus sekitar USD 75 tidak akan membuat kami memutuskan punya anak kedua," tambahnya.
Perubahan Kebijakan untuk Menghadapi Tantangan Demografi
Kebijakan baru ini merupakan perubahan signifikan bagi Vietnam, yang selama bertahun-tahun membatasi jumlah anak dalam keluarga. Sejak 1988, Vietnam menerapkan kebijakan dua anak, dan bahkan hingga tahun lalu, anggota Partai Komunis Vietnam dapat dikenai sanksi jika memiliki anak ketiga. Kini, pemerintah mengubah pendekatan tersebut untuk menghadapi perubahan struktur penduduk, di mana angka harapan hidup meningkat sementara angka kelahiran menurun.
Pham Thi Lan, Kepala Populasi dan Pembangunan Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) di Vietnam, menyatakan bahwa kebijakan baru ini merupakan langkah penting. "Kami bergerak dari pengendalian keluarga berencana menjadi fokus pada pembangunan penduduk," ujarnya.
Saat ini, tingkat kelahiran di Vietnam berada di angka 1,93 anak per perempuan, di bawah angka pengganti populasi sebesar 2,1. Di sisi lain, angka harapan hidup masyarakat telah mencapai hampir 75 tahun, dan lebih dari 10 persen dari total populasi kini berusia di atas 60 tahun. Pemerintah Vietnam memperkirakan bahwa pada pertengahan abad ini, seperempat penduduknya akan berusia di atas 60 tahun, dan jumlah penduduk akan mulai menyusut. Para ekonom menilai perubahan demografi ini menjadi tantangan besar, terutama ketika Vietnam masih dianggap sebagai negara berkembang.
Produk domestik bruto (PDB) per kapita Vietnam saat ini sekitar US$5.000 per tahun, jauh lebih rendah dibandingkan Jepang saat negara tersebut mengalami penurunan angka kelahiran pada awal 1980-an. Laporan dari Bank Dunia juga memperingatkan bahwa Vietnam hanya memiliki waktu yang sempit untuk melakukan reformasi sebelum menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat penuaan penduduk.
Walaupun pemerintah mulai memberikan berbagai insentif, UNFPA menilai bahwa bantuan satu kali seperti bonus tunai belum tentu efektif untuk mendorong pasangan memiliki lebih banyak anak. Menurut organisasi tersebut, dukungan berkelanjutan seperti bantuan pengasuhan anak, biaya pendidikan, dan perumahan yang terjangkau jauh lebih efektif dalam meningkatkan angka kelahiran. Survei pemerintah Vietnam menunjukkan bahwa sekitar 73 persen responden yang telah menikah menyebutkan kondisi ekonomi sebagai faktor utama dalam keputusan untuk memiliki anak.
Tran Minh Anh, seorang kasir berusia 24 tahun di Hanoi dengan penghasilan sekitar US$380 per bulan, mengungkapkan pandangannya. "Saya tidak akan punya anak sama sekali. Tekanannya terlalu besar, baik secara finansial maupun mental. Bagaimana saya bisa menghidupi satu orang lagi? Tidak mungkin," ujarnya.
