Anggaran pendidikan Indonesia untuk tahun 2027 telah ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) sebesar Rp820,9 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 13,9% atau sekitar Rp100 triliun dibandingkan anggaran tahun 2026 yang mencapai Rp720,8 triliun. Namun, dari total anggaran tersebut, sekitar Rp240 triliun dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, anggaran pendidikan Indonesia menjadi sorotan. Berdasarkan data dari Our World in Data yang bersumber dari UNESCO Institute for Statistics 2025, rasio anggaran pendidikan Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya mencapai 1,3%. Angka ini tergolong rendah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Misalnya, Timor Leste memiliki rasio anggaran pendidikan terhadap PDB sebesar 5,2%, Brunei Darussalam 4,4%, Filipina 4%, Malaysia 3,5%, Vietnam 2,9%, Thailand 2,5%, Singapura 2,2%, Kamboja 2,2%, Myanmar 2%, dan Laos 1,2%.
Dengan menggunakan anggaran pendidikan Indonesia 2027 yang sebesar Rp820,9 triliun dan proyeksi PDB Indonesia pada tahun yang sama, rasio anggaran pendidikan diperkirakan menjadi sekitar 3,04% dari PDB.
Kenaikan Anggaran Pendidikan yang Konsisten
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, mengumumkan anggaran pendidikan untuk tahun 2027 dalam konferensi pers mengenai RAPBN 2027 dan Nota Keuangan TA 2027 pada Jumat (14/8/2026). Kenaikan anggaran pendidikan ini terjadi secara bertahap selama tiga tahun terakhir, dimulai dari Rp513,4 triliun pada tahun 2023, meningkat menjadi Rp569,1 triliun pada tahun 2024, dan Rp656,6 triliun pada tahun 2025.
Untuk tahun 2027, anggaran pendidikan akan dialokasikan melalui tiga skema. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) akan mendapatkan Rp490,7 triliun, Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp277,1 triliun, dan pembiayaan mencapai Rp53,0 triliun. Dana ini akan digunakan untuk berbagai program pendidikan, dukungan bagi peserta didik, guru, serta pembangunan sarana pendidikan.
Target realisasi anggaran pendidikan 2027 mencakup Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 22,1 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa. Selain itu, anggaran juga mencakup Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-PNS untuk 1,3 juta guru non-PNS, pembangunan tujuh Sekolah Unggul Garuda, serta renovasi 12.215 satuan pendidikan.
Perbandingan Anggaran Makan Bergizi Gratis
Besarnya alokasi untuk program MBG juga membuat anggaran gizi atau makan gratis Indonesia terlihat signifikan jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang memiliki program serupa. Pada awal peluncuran MBG pada tahun 2025, alokasi dananya sekitar Rp71 triliun. Anggaran tersebut meningkat menjadi sekitar Rp229 triliun pada tahun 2026 dan untuk tahun 2027, pemerintah mengusulkan anggaran MBG sebesar Rp240 triliun.
Di Malaysia, program Rancangan Makanan Tambahan (RMT) telah berjalan sejak 1979, dengan alokasi anggaran berkisar RM869 juta hingga RM870 juta pada tahun 2026, setara dengan Rp3,5 triliun. Filipina juga memiliki program makan bergizi gratis melalui School-Based Feeding Program (SBFP) dengan anggaran sekitar Rp7,44 triliun. Thailand menyediakan makan siang gratis bagi siswa melalui Thai School Lunch, sedangkan Singapura memiliki MOE Financial Assistance Scheme (MOE FAS) yang memberikan subsidi makanan bagi siswa.
Dengan perbandingan ini, terlihat bahwa meskipun anggaran pendidikan Indonesia meningkat, alokasi untuk program makan gratis masih menjadi bagian signifikan dari anggaran pendidikan, sementara Mahkamah Konstitusi telah menegaskan perlunya pemisahan anggaran tersebut paling lambat tahun 2028.
