Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, memberikan klarifikasi setelah PDI Perjuangan (PDIP) menyebut partainya sebagai partai yang candu kekuasaan. Dalam pernyataannya, Sarmuji menegaskan bahwa Golkar pernah berada di luar kekuasaan, namun kemudian diundang untuk bergabung dalam pemerintahan.
"Yang menyampaikan mungkin kurang teliti. Kami pernah di luar kekuasaan tapi justru kekuasaan yang menarik Golkar ke dalam," ungkap Sarmuji kepada wartawan pada hari Sabtu (20/6/2026).
Pentingnya Peran Golkar dalam Pemerintahan
Sarmuji menjelaskan bahwa kehadiran Golkar dalam kekuasaan bukan hanya berdasarkan keinginan partai, tetapi juga merupakan permintaan dari pemegang kekuasaan saat itu. Dia berpendapat bahwa kekuasaan memerlukan Golkar untuk membantu mewujudkan program-program pemerintah.
"Golkar berada di kekuasaan bukan saja maunya Golkar tetapi juga kemauan pemegang kekuasaan. Kemungkinan karena kekuasaan selalu membutuhkan peran Golkar untuk mensukseskan programnya," jelasnya.
Tanggapan PDIP terhadap Golkar
Sebelumnya, PDIP merespons pertanyaan dari Golkar mengenai peran mereka di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. PDIP menyoroti bahwa mereka tidak seperti Golkar yang selalu ingin terlibat dalam kekuasaan, baik menang maupun kalah dalam pemilu.
"Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan—seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang," kata Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, dalam siaran persnya pada hari yang sama.
Deddy juga menjelaskan bahwa partai politik mendapatkan keuntungan saat berada dalam pemerintahan karena memiliki akses kekuasaan. Dia mengungkapkan keheranannya terhadap kritik yang ditujukan kepada partai yang memilih untuk tidak terlibat dalam kekuasaan.
"Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan, dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama kepada pihak yang berada di luar pemerintahan," tambahnya.
Deddy menekankan pentingnya keberadaan partai penyeimbang di DPR untuk menjalankan fungsi check and balance terhadap pemerintahan Prabowo. Dia menegaskan bahwa keberagaman posisi politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi.
"Negara yang seluruh partai politiknya berada di dalam pemerintahan hanya ada di negara-negara otoriter seperti Korea Utara atau negara dengan sistem partai komunis seperti di Tiongkok," tuturnya.
"Indonesia adalah negara demokrasi, dan perbedaan posisi politik adalah hal yang wajar dan sehat bagi demokrasi itu sendiri," sambung Deddy.
