PDI Perjuangan memberikan tanggapan atas pernyataan beberapa partai politik yang mempertanyakan posisi mereka sebagai partai penyeimbang. Dalam keterangannya, Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, menyatakan bahwa ada anggapan mengenai politik dua kaki dan permintaan agar PDI Perjuangan tegas dalam posisinya, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. "Saya melihat sikap partai-partai ini sungguh mengherankan dan tidak pada tempatnya," ungkap Deddy kepada wartawan pada Minggu (21/6/2026).
Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Deddy menjelaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tidak ada oposisi secara formal. Ia menegaskan bahwa yang ada hanyalah partai yang berperan dalam pemerintahan dan yang berada di luar pemerintahan. PDI Perjuangan sendiri telah menyatakan posisinya di luar kabinet, namun tetap menjalankan fungsi pengawasan konstitusional melalui DPR.
"Ini bukan sikap ambigu. Ini adalah mandat Rakernas partai yang kami jalankan secara konsisten. Justru yang perlu dipertanyakan, mengapa partai-partai ini begitu khawatir dengan keberadaan PDI Perjuangan? Apakah karena kurang percaya diri? Atau ada kegalauan di internal koalisi sehingga mencari kambing hitam?" kata Deddy.
Saran untuk Partai Lain
Deddy juga mengajak partai-partai yang merasa tidak nyaman dengan situasi politik saat ini untuk keluar dari pemerintahan. "Silakan keluar dari pemerintahan. Tidak perlu membuat isu aneh dan menyeret-nyeret PDI Perjuangan. Ini bukan cara berpolitik yang elegan," tegasnya. Ia mengingatkan bahwa di era Presiden SBY dan Jokowi, PDI Perjuangan tidak pernah mempermasalahkan posisi partai mana pun yang berada dalam atau di luar kabinet.
Lebih lanjut, Deddy menyarankan partai-partai seperti NasDem dan Demokrat untuk lebih fokus pada urusan internal mereka. "Jangan sampai nanti kalah oleh partai pendatang baru. Lebih baik perbaiki kinerja menteri-menteri mereka di kabinet daripada sibuk menggurui partai lain," tambahnya.
Anggota Komisi II DPR ini juga mengingatkan bahwa masih banyak isu penting yang perlu ditangani, seperti masalah listrik, BBM, perburuhan, bantuan sosial, UMKM, koperasi, perkebunan, infrastruktur, pangan, ekonomi, hingga perdagangan.
"Saya tegaskan fungsi DPR bukan hanya mendukung program pemerintah, tetapi juga menjalankan pengawasan terhadap kebijakan dan penggunaan kekuasaan. Jika seluruh fraksi di DPR hanya manut dan selalu setuju dengan eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?" tegas Deddy.
Menurutnya, PDI Perjuangan akan terus berperan sebagai penyeimbang yang konstruktif, memberikan kritik yang bertanggung jawab, dan memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi. "Itu adalah amanah yang tidak akan kami tinggalkan. Rakyat ingin melihat partai-partai bekerja, bukan sibuk membuat gaduh. Pemilu masih sangat jauh. Fokuslah memperbaiki yang masih kurang. Jangan mencari kambing hitam atas kegalauan kalian. Kalau mau cari kurban, ya saat Lebaran kemarin," pungkasnya.
