PDI Perjuangan (PDIP) merespons sindiran dari Partai Golkar yang mempertanyakan kontribusi mereka di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. PDIP menegaskan bahwa mereka tidak memiliki ketergantungan pada kekuasaan, berbeda dengan Golkar yang dianggap selalu ingin berkuasa meskipun mengalami kekalahan dalam pemilihan umum.
Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menyatakan, "PDI Perjuangan bukanlah partai seperti Golkar yang kalah atau menang tetap ingin ikut berkuasa. Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan—seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang." Ia juga mengakui bahwa partai politik sering mendapatkan keuntungan ketika berada dalam pemerintahan karena memiliki akses ke kekuasaan.
Pentingnya Peran Penyeimbang
Deddy mengungkapkan rasa herannya terhadap pihak-pihak yang mengkritik partai politik yang memilih untuk tidak terlibat dalam kekuasaan. "Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan, dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama kepada pihak yang berada di luar pemerintahan," ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa PDIP berperan sebagai partai yang melakukan fungsi check and balance di DPR terhadap pemerintahan Prabowo. Deddy menekankan bahwa keberadaan partai penyeimbang sangat penting, terutama di tengah mayoritas partai politik yang mendukung pemerintah. "Yang dimaksud dengan penyeimbang adalah kebebasan untuk mendukung kebijakan yang baik, tetapi pada saat bersamaan memiliki kemauan dan kemandirian untuk menyampaikan kritik, masukan, perbaikan, dan bahkan pandangan yang berbeda. Jika semua partai berada dalam pemerintahan, maka fungsi checks and balances itu akan berpindah ke jalanan dalam bentuk demonstrasi," jelasnya.
Demokrasi dan Perbedaan Posisi Politik
Deddy juga mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, di mana perbedaan posisi politik merupakan hal yang wajar dan sehat untuk keberlangsungan demokrasi. "Negara yang seluruh partai politiknya berada di dalam pemerintahan hanya ada di negara-negara otoriter seperti Korea Utara atau negara dengan sistem partai komunis seperti di Tiongkok," tuturnya. "Indonesia adalah negara demokrasi, dan perbedaan posisi politik adalah hal yang wajar dan sehat bagi demokrasi itu sendiri," tambah Deddy.
