Perdebatan mengenai aktivitas Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat setelah mantan presiden tersebut dijadwalkan melakukan safari politik bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke sejumlah daerah. Agenda itu kemudian mendapat sorotan dari sejumlah pihak karena dinilai memiliki dampak terhadap peta politik nasional.
Ketua Umum Relawan Militan Gibran Nusantara, Andi Azwan, menilai sejumlah respons elite politik terhadap agenda kunjungan Jokowi ke sejumlah daerah terlalu berlebihan. Menurut Andi, tidak ada alasan bagi pihak mana pun untuk menganggap aktivitas Jokowi bertemu masyarakat sebagai ancaman politik. "Kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh elite-elite partai politik, yang paling keras adalah PDIP. Semestinya PDIP tidak terlalu melihat bahwa ini adalah suatu ancaman," kata Andi dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (23/7/2026).
Ia menilai, posisi mantan gubernur DKI Jakarta itu saat ini berbeda dengan ketika masih menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Setelah tidak lagi menjadi anggota partai tersebut, aktivitas politik dan sosial Jokowi dinilai merupakan hak pribadi sebagai tokoh nasional. "Pak Jokowi bukan lagi sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bukan lagi kader partai ataupun petugas partai. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan," tegasnya.
Kunjungan Jokowi ke NTT dan Lampung
Andi Azwan mengatakan, rencana kunjungan Jokowi ke sejumlah wilayah, termasuk Lampung dan Nusa Tenggara Timur (NTT) pada akhir Juli 2026, sebaiknya dilihat sebagai kegiatan silaturahmi dengan masyarakat. Menurutnya, pertemuan Jokowi dengan warga tidak otomatis dapat dimaknai sebagai langkah politik tertentu. "Jangan semua aktivitas Pak Jokowi kemudian dicurigai sebagai manuver politik. Beliau tetap memiliki ruang untuk bertemu masyarakat sebagai mantan presiden," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira menanggapi rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan safari ke Nusa Tenggara Timur (NTT). Andreas menyebut Jokowi memiliki hak untuk melakukan kegiatan politik maupun sosial sebagai warga negara. Meski demikian, anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan NTT I itu menilai polemik mengenai ijazah Jokowi sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu sebelum melakukan kunjungan ke daerah tersebut.
Menurut Andreas, masyarakat NTT dikenal memiliki perhatian besar terhadap dunia pendidikan. Karena itu, isu mengenai keaslian ijazah Jokowi diperkirakan masih akan menjadi pertanyaan publik. "Sebaiknya kalau ke sana bawa ijazahnya sehingga kalau ditanya, tunjukkan ke masyarakat," kata Andreas. Ia juga mengingatkan bahwa perkara dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Jokowi masih berproses di pengadilan. Andreas menilai, masyarakat di berbagai daerah, termasuk di NTT, masih menunggu kepastian mengenai persoalan tersebut.
"Beliau ini ditunggu kehadirannya di PN untuk kasus ijazah. Janjinya mau hadir. Penuhi dululah janjinya, agar urusan segera selesai. Karena rakyat di daerah, termasuk di NTT, juga bertanya apakah ijazah Jokowi ini benar asli atau palsu," kuncinya.
