Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan bahwa Indonesia masih mengalami kekurangan ribuan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah (SpJP). Meskipun distribusi alat laboratorium kateterisasi (cath lab) ke berbagai daerah telah dilakukan secara masif, keterbatasan tenaga ahli menjadi tantangan terbesar untuk memastikan layanan jantung dapat berjalan optimal.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa pemerintah tengah mempercepat pemenuhan dokter spesialis jantung, terutama yang memiliki kompetensi kardiologi intervensi. Langkah ini diambil agar alat kesehatan berteknologi tinggi yang telah dipasang di berbagai rumah sakit dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menangani pasien serangan jantung. "Begitu alat-alat ini terpasang, masalah yang paling berat adalah masalah tenaganya," kata Menkes Budi saat menghadiri Konvokasi dan Inaugurasi PERKI 2026 di Jakarta, Sabtu (18/7).
Berdasarkan data Kemenkes, jumlah dokter SpJP dengan kompetensi kardiologi intervensi meningkat lebih dari tiga kali lipat dalam enam tahun terakhir. Pada 2020, Indonesia hanya memiliki 99 dokter dengan kompetensi tersebut, dan kini jumlahnya bertambah menjadi 414 dokter pada 2026, meningkat sebanyak 315 orang.
Menkes Budi menyebutkan bahwa percepatan pemenuhan dokter spesialis jantung menjadi salah satu yang tercepat dibandingkan kelompok dokter spesialis lainnya. Namun, kebutuhan dokter jantung di Indonesia masih jauh dari terpenuhi. Proyeksi Kemenkes pada 2026 menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan sekitar 6.801 dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, sementara jumlah yang tersedia saat ini baru mencapai 1.639 dokter, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 5.162 dokter.
Distribusi Dokter Jantung yang Tidak Merata
Selain jumlah yang masih minim, distribusi dokter jantung juga belum merata. Sebanyak 63,8 persen dokter spesialis jantung masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, terutama di DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Untuk mempercepat peningkatan kompetensi, Kemenkes secara rutin mengirim dokter spesialis mengikuti program fellowship jantung di luar negeri. Hingga kini, sebanyak 98 dokter telah diberangkatkan ke Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Malaysia, dengan 58 dokter telah menyelesaikan pendidikan dan kembali bertugas di Indonesia, sementara 10 dokter lainnya dijadwalkan segera berangkat.
Ketua Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah Renan Sukmawan menekankan bahwa peningkatan jumlah dokter harus diiringi dengan kualitas pendidikan yang seragam. Saat ini, program pendidikan spesialis jantung telah berkembang dari dua menjadi 18 program studi berbasis universitas maupun rumah sakit. "Bagi kami di Kolegium Jantung, jalur pendidikan mana pun yang ditempuh tidak menjadi masalah. Yang paling penting adalah kualitas lulusannya harus sama melalui ujian nasional (board examination), demi melayani masyarakat di seluruh pelosok negeri," ujarnya.
Renan juga mengingatkan pentingnya menjaga etika profesi agar setiap tindakan medis dilakukan sesuai kebutuhan pasien. Diagnosis dan terapi yang tepat juga penting untuk mencegah tindakan medis yang tidak diperlukan sekaligus memastikan pembiayaan BPJS Kesehatan digunakan secara efektif. Sementara itu, Ketua PERKI Ade Median Ambari yang mengukuhkan 79 dokter spesialis jantung baru berpesan agar seluruh lulusan tetap mengedepankan prinsip evidence-based medicine dalam memberikan pelayanan kepada pasien.
Menkes Budi menekankan bahwa profesionalisme menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter. "Profesi ini akan hilang maknanya kalau masyarakat kehilangan kepercayaannya. Once the trust of the people is gone, then our profession juga hilang," tutupnya.
