SLEMAN— Dalam upaya menjadikan UMKM sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, tidak bisa diterapkan satu pola kebijakan yang sama. Peneliti Senior dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Eddy Kiswanto, mengelompokkan pelaku UMKM ke dalam tiga kategori berdasarkan karakteristik dan orientasi usaha mereka.
Tiga Kategori UMKM
Pemetaan tersebut mencakup UMKM yang muncul karena adanya peluang, UMKM yang didirikan sebagai strategi bertahan hidup akibat kesulitan mendapatkan pekerjaan formal, serta UMKM yang telah berkembang menjadi pencipta kekayaan atau wealth creator. Eddy menjelaskan bahwa perbedaan dalam karakteristik ini sangat penting untuk menentukan jenis intervensi yang tepat.
Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak hanya berhenti pada penyediaan modal, tetapi juga harus diarahkan untuk membangun ekosistem bisnis yang berfokus pada profit dan penciptaan nilai. Kategori pertama terdiri dari UMKM yang didirikan oleh pelakunya karena melihat adanya peluang. Kategori kedua adalah mereka yang menjalankan usaha sebagai strategi bertahan hidup karena keterbatasan dalam mendapatkan pekerjaan formal. Sedangkan kategori ketiga adalah UMKM yang telah berkembang menjadi wealth creator, di mana usaha tidak hanya mengejar omzet, tetapi juga mampu menghasilkan laba, mengakumulasi aset, meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan menciptakan lapangan kerja.
Perbedaan Fase Usaha
Kondisi ini berbeda dari UMKM yang masih berada dalam fase survival. Pada kelompok ini, pendapatan usaha cenderung digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional bisnis dan rumah tangga, sehingga surplus yang dapat dialokasikan untuk investasi masih sangat terbatas. "Kalau survival itu mengejar omzet, sementara wealth creator itu mengejar profit dan nilai. Dari sisi pemilik, survival masih bekerja dalam usaha, sedangkan wealth creator membangun sistem usaha," jelas Eddy.
Eddy menambahkan bahwa perpindahan dari fase survival menuju wealth creator dapat dilihat dari kemampuan pelaku usaha untuk menginvestasikan kembali laba yang diperoleh. Pelaku usaha juga mulai mampu memperluas pasar, meningkatkan produktivitas, serta membangun sistem yang memungkinkan bisnis berjalan tanpa sepenuhnya bergantung pada pemilik. Dalam proses ini, tenaga kerja perlu dipandang sebagai human capital, bukan sekadar biaya usaha, karena peran mereka sangat penting dalam meningkatkan kapasitas dan produktivitas bisnis.
Sehubungan dengan itu, Eddy menilai bahwa keberhasilan kebijakan UMKM tidak dapat diukur hanya dari jumlah pelaku usaha yang menerima pembiayaan, pelatihan, sertifikasi, atau akses promosi. "Ukuran yang lebih penting adalah dampak intervensi tersebut terhadap pertumbuhan usaha," ujarnya.
Pemerintah telah memiliki berbagai program untuk mendukung UMKM, termasuk pembiayaan, pengembangan kapasitas, akses pasar, penyederhanaan regulasi, hingga digitalisasi. Namun, Eddy berpendapat bahwa program-program tersebut perlu terintegrasi dan disertai dengan pemantauan jangka panjang untuk memastikan bahwa intervensi benar-benar menghasilkan peningkatan omzet, laba, produktivitas, aset, tenaga kerja, serta kenaikan kelas usaha.
Rekomendasi untuk Pemerintah
Eddy mendorong pemerintah untuk membangun jalur pertumbuhan UMKM secara bertahap, dimulai dari formalisasi usaha, peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, hingga ekspansi dan kenaikan kelas. Pendekatan kebijakan juga perlu disesuaikan dengan karakteristik dan tahap perkembangan masing-masing UMKM, sehingga kebijakan tidak diterapkan dengan pendekatan yang sama untuk semua.
"Pertanyaannya jangan lagi berapa banyak UMKM yang dibantu, tetapi berapa banyak UMKM yang telah dibantu dan benar-benar tumbuh," tegasnya. Dari sisi pelaku usaha, Eddy mendorong agar orientasi berubah dari sekadar mempertahankan bisnis menjadi membangun usaha yang mampu tumbuh dan menciptakan nilai. Pelaku UMKM perlu mengenali pasar sebelum meningkatkan produksi, mengelola keuangan secara profesional, memanfaatkan teknologi, menginvestasikan kembali sebagian keuntungan, serta membangun sistem usaha yang tidak sepenuhnya bergantung pada pemilik.
Lebih lanjut, Eddy menekankan bahwa dukungan pembiayaan harus berjalan seiring dengan penciptaan pasar. Modal saja tidak akan cukup jika pelaku usaha tidak memiliki ruang pasar yang memungkinkan bisnis mereka berkembang. "Pemerintah tidak hanya memberikan modal, tetapi juga harus memastikan adanya pasar. Ada istilah market first, finance follow. Artinya, ciptakan pasar terlebih dahulu, uang akan mengikuti," ungkapnya.
Eddy juga menilai bahwa paradigma terhadap UMKM perlu diubah. UMKM seharusnya tidak hanya dipandang sebagai objek pemberdayaan, tetapi sebagai subjek pembangunan dan mesin pertumbuhan ekonomi. "Kita tidak ingin UMKM di Indonesia hanya menjadi orang yang bekerja untuk usahanya sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri. Kita menginginkan UMKM tumbuh menjadi bisnis yang mampu menciptakan pekerjaan, membangun aset, menciptakan nilai, dan pada akhirnya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang bergerak di bidang UMKM," pungkasnya.
