Kritik Pedas Terhadap Catatan Seskab Teddy Terkait Kunjungan Presiden ke Lokasi Karhutla

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya baru-baru ini membagikan laporan mengenai kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke lokasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Desa Limbung, Kubu Raya, Kalimantan Barat, pada 23 Agustus 2026. Dalam unggahan tersebut, Teddy menggambarkan momen ketika warga desa berdoa untuk kesehatan Presiden Prabowo di tengah kesulitan akibat bencana.

Melalui akun resmi @setkabgoid, Teddy menuliskan bahwa ucapan warga yang mendoakan kesehatan Presiden, seperti "Sehat-sehat ya Pak" dan "Sehat selalu Pak Presiden," merupakan ungkapan yang sederhana namun sangat berarti karena disampaikan langsung oleh masyarakat. Ia menekankan bahwa meskipun dalam keadaan sulit, masyarakat setempat tetap menunjukkan sikap adab, kasih, dan kesopanan. "Bahkan di tengah kesulitan yang terjadi, masyarakat setempat justru mendoakan Presidennya," tulis Teddy.

Kritik Terhadap Minimnya Informasi Konkrit

Namun, unggahan tersebut tidak luput dari kritik. Banyak netizen mempertanyakan kurangnya informasi konkret mengenai kondisi warga yang terdampak Karhutla. Salah satu pengguna X meminta Teddy untuk memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai dampak kebakaran terhadap masyarakat, termasuk masalah kesehatan anak-anak. "Harusnya cerita yang banyak, Mas TIW. Mas TIW ceritain dong di lokasi itu, berapa banyak sih warga yang terdampak, gimana masalah kesehatan mereka, utamanya anak-anak," tulisnya.

Respon Negatif Terhadap Narasi Kesopanan

Kritik lain juga muncul dari netizen yang mempertanyakan penggunaan narasi tentang kesopanan dan ketulusan warga. Beberapa komentar menyindir pihak yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai yang dipuji dalam catatan Teddy. "Ooo, jelas... kalau masyarakatnya sangat beradab, penuh kasih, sopan, dan tulus. Yang nggak beradab, nggak punya kasih, nggak sopan, dan nggak tulus itu jelas kalian," tulis salah satu akun.

Catatan Seskab ini menunjukkan bagaimana persepsi publik dapat berpengaruh terhadap komunikasi pemerintah, terutama dalam situasi bencana yang memerlukan perhatian lebih terhadap kondisi masyarakat yang terdampak.