Jakarta - Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan mengenai latar belakang terbentuknya program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang berbasis rumah sakit. Kebijakan ini berawal dari pengalaman krisis tenaga medis yang dialaminya saat penanganan pandemi COVID-19.
Budi menceritakan bahwa selama meninjau fasilitas kesehatan di berbagai daerah, ia menemukan bahwa mayoritas wilayah tidak memiliki dokter spesialis paru untuk menangani masalah pernapasan. "Diskusi tentang hospital-based ini dimulai karena kita kekurangan dokter spesialis, itu mulainya saat COVID. Kemudian harus muter tuh melakukan penanganan pasien COVID dan imunisasi, itu kan menyerangnya paru. Waktu saya lihat, sebagian besar (rumah sakit) tidak ada spesialis parunya, dari situ saya rasakan oh ini kurang," ujarnya dalam konferensi pers yang berlangsung pada Kamis (3/9/2026).
Krisis Tenaga Medis di Daerah
Pengalaman selama pandemi juga mengungkapkan adanya krisis tenaga medis di tingkat daerah. Budi menemukan bahwa dari total 514 kabupaten dan kota, sebanyak 173 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tidak memiliki tujuh jenis dokter spesialis dasar secara lengkap. "Dalam perjalanan selanjutnya, kita mendatangi rumah sakit-rumah sakit. Saya belajar tentang RS bahwa setiap RS ada 7 spesialis dasar, dan to my surprise ada yang tidak punya 7 spesialis dasar itu, masih banyak RS tidak punya. 173 RSUD dari 514 tidak ada spesialis dasarnya," jelasnya.
Ia juga mengingat pengalaman di Nias Utara, di mana kondisi ruang operasi sangat memprihatinkan. "Saya ingat di Nias Utara, ruang OK banyak laba-laba, mesin anestesi tidak pernah dipakai, cuma ada 1 spesialis anak dan dia satu-satunya di sana. Bayangkan kalau ada patah tulang saja harus di ibu kota Nias dirujuk, itu jalannya jelek sekali. Kalau misalnya mau operasi sesar harus seberang pulau, jadi spesialis langka sekali," tambah Budi.
Produksi Dokter Spesialis yang Minim
Untuk memahami penyebab kelangkaan dokter spesialis, Budi melakukan perbandingan rasio produksi dokter spesialis di Indonesia dengan negara lain. Ia mencatat bahwa Indonesia hanya mampu memproduksi sekitar 2.700 dokter spesialis per tahun, jauh lebih rendah dibandingkan Korea Selatan yang memproduksi 3.000, Inggris 12.000, dan Amerika Serikat 50.000.
Keterbatasan ini disebabkan oleh jumlah sentra pendidikan spesialis berbasis perguruan tinggi yang hanya ada 21 lokasi, sementara Amerika Serikat memanfaatkan hingga 1.000 rumah sakit sebagai pusat pendidikan. Berdasarkan pertimbangan praktik terbaik global, pemerintah memutuskan untuk menambah model pendidikan dokter spesialis, termasuk dengan mengadopsi PPDS berbasis rumah sakit.
Dalam skema ini, peserta PPDS akan berstatus sebagai tenaga yang menjalani pendidikan sekaligus menerima gaji. "Gajinya nggak besar. Nggak bisa dipakai buat yang macam-macam, tapi setidaknya mudah-mudahan cukup untuk teman-teman bisa makan, bisa minum, dan bisa tinggal dengan cukup di daerahnya masing-masing," jelas Budi.
