Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) menggelar Diskusi Kebangsaan Chapter 1 bersama Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) Republik Indonesia Aris Marsudiyanto. Pertemuan ini menjadi forum konsultasi strategis antara pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan pemerintah.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2026 yang dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, pada Jumat, 26 Juni 2026. Untuk melanjutkan momentum tersebut, MRPTNI dan BAPPISUS RI menginisiasi Diskusi Kebangsaan sebagai forum lanjutan yang lebih fokus dan mendalam, yang akan berlangsung secara periodik.
Forum perdana ini diikuti oleh 20 Rektor PTN yang merepresentasikan berbagai wilayah di Indonesia, mendiskusikan isu-isu mengenai "Kesehatan, Ketahanan Pangan, MBG, Pembiayaan Pendidikan Tinggi, dan Pembangunan Karakter Bangsa". Lima ruang lingkup substansi menjadi fokus pembahasan pada Chapter 1 ini, antara lain pemenuhan kebutuhan dokter spesialis melalui kolaborasi pendidikan spesialis oleh Kemendiktisaintek dan Kemenkes, ketahanan pangan, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, dibahas juga tata kelola Perguruan Tinggi Negeri sebagai penerima manfaat dari pengelolaan sumber daya alam dengan skema Izin Usaha Pertambangan Khusus, serta kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi yang lebih berkeadilan bagi mahasiswa program sarjana. Pengembangan dan pelaksanaan riset Rute Peradaban Nusantara di bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial-budaya juga menjadi bagian dari strategi pembangunan karakter bangsa.
"Diskusi Kebangsaan ini adalah tindak lanjut dari semangat yang dibangun Bapak Presiden dalam Sarasehan KSTI 2026. Kami dari MRPTNI berkewajiban selain sebagai penyelenggara pendidikan, juga berkontribusi memberi sumbangan pemikiran secara langsung kepada Pemerintah, tentang isu-isu strategis bangsa," ujar Ketua MRPTNI Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok.
Diskusi Kebangsaan ini merupakan wujud nyata keterbukaan Pemerintah terhadap komunitas akademik—dosen, pakar, dan peneliti—dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan strategis nasional. Melalui forum ini, Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan kebijakan yang berbasis data, bukti, dan rasionalitas akademik-ilmiah.
"Pemerintah membutuhkan mitra yang mampu memberi masukan berbasis data dan riset, bukan sekadar wacana. Perguruan Tinggi Negeri memiliki modal itu. Melalui BAPPISUS, kami ingin memastikan gagasan-gagasan strategis dari para rektor dan peneliti ini tidak berhenti di ruang diskusi, tetapi benar-benar terhubung dengan proses eksekusi kebijakan lintas Kementerian dan Lembaga," kata Kepala BAPPISUS RI Aris Marsudiyanto.
Lebih jauh, Aris Marsudiyanto menekankan bahwa kampus harus mengembalikan fungsinya sebagai forum akademik yang menghasilkan berbagai penemuan inovatif dan kreatif. "Kampus tidak boleh sekadar menjadi tempat mencari ilmu, tetapi juga wadah pembinaan tunas-tunas bangsa yang berkarakter, bermoral, dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi," tambahnya.
