Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk meningkatkan alokasi anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 menjadi Rp820,9 triliun. Kenaikan anggaran ini bertujuan untuk mendukung berbagai program pendidikan, yang mencakup bantuan bagi siswa dan mahasiswa, peningkatan kesejahteraan guru, pembangunan sekolah, serta operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 mengalami pertumbuhan sebesar 13,9 persen dibandingkan dengan proyeksi anggaran pendidikan pada APBN 2026 yang sebesar Rp720,8 triliun. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memenuhi amanat konstitusi mengenai prioritas belanja pendidikan nasional.
Alokasi Anggaran Berdasarkan Ketentuan UUD 1945
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa alokasi anggaran pendidikan tersebut disusun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan agar pengalokasian anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. “Sesuai UUD 1945, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN untuk penyelenggaraan pendidikan nasional,” ungkap Purbaya dalam konferensi pers mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 yang berlangsung di Jakarta pada hari Jumat.
Skema Pembiayaan Anggaran Pendidikan
Dalam RAPBN 2027, anggaran pendidikan akan disalurkan melalui beberapa skema pembiayaan, di mana porsi terbesar berasal dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang mencapai Rp490,7 triliun. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp277,1 triliun untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan di berbagai daerah. Pembiayaan pendidikan melalui skema lainnya mencapai Rp53 triliun, yang menjadi instrumen utama pemerintah dalam mendukung berbagai program pendidikan yang mencakup peserta didik, tenaga pendidik, hingga fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia.
Program Bantuan Pendidikan untuk Siswa dan Mahasiswa
Beberapa program bantuan pendidikan tetap menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Pemerintah merencanakan penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 22,1 juta siswa di berbagai jenjang pendidikan. Sementara itu, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah akan diberikan kepada 1,1 juta mahasiswa untuk membantu akses pendidikan tinggi, sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan belajar bagi peserta didik dari berbagai latar belakang ekonomi. Untuk tenaga pendidik, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-pegawai negeri sipil (non-PNS) yang ditujukan kepada 1,3 juta guru.
Program Makan Bergizi Gratis dan Pembangunan Sekolah
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi salah satu penerima alokasi dalam anggaran pendidikan 2027, dengan target menjangkau 60,6 juta penerima manfaat. Selain itu, pemerintah merencanakan pembangunan tujuh Sekolah Unggul Garuda sebagai bagian dari strategi pengembangan pendidikan berstandar internasional. Peningkatan kualitas sarana pendidikan juga akan dilakukan melalui renovasi 12.215 unit sekolah dan madrasah, serta pembangunan 100 Sekolah Rakyat dan dukungan operasional untuk 166 Sekolah Rakyat yang telah berjalan.
Dukungan untuk Pendidikan Dasar dan Menengah
Dukungan terhadap pendidikan dasar dan menengah akan terus berlanjut melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang ditujukan bagi 54,2 juta siswa. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) juga akan menjangkau 6,3 juta peserta didik. Selain itu, Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk aparatur sipil negara daerah (ASND) akan disiapkan bagi 1,7 juta guru di daerah, serta tambahan penghasilan (tamsil) ASND untuk 20,7 ribu guru di daerah. Anggaran pendidikan juga mencakup Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) bagi 148 museum dan taman budaya serta dukungan terhadap berbagai program beasiswa yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Gambaran Umum RAPBN 2027
Di luar sektor pendidikan, pemerintah juga memberikan gambaran umum mengenai RAPBN 2027. Presiden Prabowo Subianto menargetkan defisit anggaran pada RAPBN 2027 sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang lebih rendah dibandingkan defisit dalam APBN 2026 yang mencapai 2,68 persen terhadap PDB. Pembiayaan anggaran tahun 2027 direncanakan sebesar Rp671,2 triliun, yang turun dibandingkan rencana pembiayaan APBN 2026 yang mencapai Rp689,1 triliun. Belanja negara pada 2027 direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun, meningkat dari Rp3.842,7 triliun pada APBN 2026, sementara pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun, lebih tinggi dibandingkan target APBN 2026 yang sebesar Rp3.153,6 triliun.
