Calon penerima bantuan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah perlu memahami posisi desil ekonomi keluarganya sebelum mendaftar program-program seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), Beasiswa LPDP Prasejahtera, dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi salah satu referensi dalam menilai kondisi sosial ekonomi keluarga. Secara umum, kelompok desil 1 hingga 4 adalah kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah hingga rentan miskin yang menjadi target utama berbagai program bantuan.
Namun, calon penerima tidak dapat menyamakan persyaratan dari semua program. Misalnya, KIP Kuliah 2026 masih memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa yang tidak termasuk dalam desil 1-4, asalkan mereka dapat membuktikan keterbatasan ekonomi sesuai ketentuan yang berlaku.
Pentingnya Memahami Desil Ekonomi
Desil adalah pengelompokan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan yang dihitung secara nasional. Dalam pengelompokan ini, semakin rendah angka desil, semakin rendah pula tingkat kesejahteraan kelompok rumah tangga tersebut. Desil 1 mencakup 10 persen terbawah yang dikategorikan sangat miskin, sedangkan desil 2 mencakup 11-20 persen yang termasuk kategori miskin. Desil 3 mencakup 21-30 persen yang hampir miskin, dan desil 4 berada pada kelompok 31-40 persen yang rentan miskin.
Posisi desil ini sangat penting bagi calon penerima bantuan karena banyak program pemerintah yang menggunakan data sosial ekonomi sebagai dasar penentuan penerima. Oleh karena itu, masyarakat yang ingin mendaftar bantuan pendidikan harus memastikan data keluarganya akurat dan sesuai dengan kondisi nyata.
PIP dan KIP Kuliah: Fokus pada Kelompok Kurang Mampu
Program Indonesia Pintar (PIP) ditujukan untuk peserta didik dari keluarga miskin dan rentan miskin. Dalam ketentuan program, penerima harus berasal dari keluarga yang terdaftar dalam data kesejahteraan pemerintah. Kelompok desil 1 hingga 4 merupakan kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin, yang menjadi fokus utama dalam penentuan penerima bantuan PIP.
Selain peserta didik yang terdaftar, terdapat juga kategori masyarakat miskin atau rentan miskin yang belum terdaftar. Kelompok ini dapat diusulkan oleh dinas pendidikan atau pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan program. Dengan demikian, calon penerima PIP harus memahami istilah desil serta memperhatikan status data dan mekanisme pengusulan yang berlaku.
KIP Kuliah 2026 memiliki mekanisme yang perlu diperhatikan calon mahasiswa. Berdasarkan panduan resmi, penerima KIP Kuliah adalah siswa yang memiliki potensi akademik baik tetapi mengalami keterbatasan ekonomi, yang dapat dibuktikan dengan dokumen yang sah. Salah satu bukti keterbatasan ekonomi adalah terdaftar dalam DTSEN dengan posisi maksimum desil 4. Calon penerima juga bisa berasal dari pemegang KIP atau mahasiswa yang tinggal di panti sosial atau panti asuhan.
Namun, posisi desil 5 hingga 10 tidak otomatis menutup kesempatan untuk mendaftar KIP Kuliah. Jika calon penerima tidak memenuhi salah satu dari tiga kriteria utama, pendaftaran masih dimungkinkan jika pendapatan gabungan orang tua atau wali dalam satu bulan berada di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) di daerah asal mahasiswa. Dalam hal ini, calon penerima harus mengunggah Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai bukti kondisi ekonomi.
Pemerintah juga memberikan kesempatan untuk memperbarui data bagi calon mahasiswa yang terkena dampak perubahan posisi desil. Kementerian Sosial menyatakan bahwa perubahan posisi desil dapat terjadi karena pembaruan data kesejahteraan nasional yang bersifat proporsional, bukan hanya karena perubahan pendapatan keluarga.
LPDP Prasejahtera dan KJMU: Fokus pada Keluarga Penerima Bantuan
Beasiswa LPDP Prasejahtera memiliki sasaran yang lebih spesifik, yaitu calon penerima dari keluarga prasejahtera yang terdaftar sebagai penerima atau anggota keluarga penerima bantuan sosial tertentu. Dalam persyaratan, calon pendaftar harus terdaftar dan aktif sebagai penerima atau anggota Kartu Keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan/atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam sistem DTSEN.
Program ini juga mengutamakan anggota keluarga yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang meraih gelar sarjana atau S-1. Prioritas juga diberikan kepada orang pertama dan satu-satunya di keluarga yang mengejar gelar magister atau S-2. Hal ini harus dibuktikan melalui Kartu Keluarga dan surat pernyataan pendaftar yang dibubuhi meterai.
Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) memiliki persyaratan ekonomi yang harus diperhatikan secara menyeluruh. Salah satu informasi yang digunakan dalam persyaratan adalah data DTSEN dan posisi desil keluarga. Sosialisasi KJMU oleh Universitas Jayabaya pada 2026 menyebutkan bahwa pendaftar harus terdaftar dalam DTSEN dan diprioritaskan pada desil 1-4. Persyaratan lain termasuk kepemilikan Kartu Jakarta Pintar, berdomisili dan memiliki KTP serta Kartu Keluarga DKI Jakarta, dan tidak menerima bantuan pendidikan dari APBN atau APBD.
Ketentuan KJMU juga mencakup kondisi keluarga dan kepemilikan aset. Pendaftar tidak boleh memiliki anggota keluarga yang berstatus TNI, Polri, PNS, pegawai BUMD atau BUMN, maupun anggota DPR atau DPRD. Selain itu, pendaftar tidak diperkenankan memiliki mobil, tanah, atau bangunan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas Rp1.000.000.000,00.
Dari sisi pendapatan, keluarga tanpa tanggungan dengan akumulasi penghasilan di atas Rp2.000.000 dianggap tidak miskin. Untuk keluarga dengan satu tanggungan, batasnya adalah penghasilan di atas Rp3.000.000, sedangkan keluarga dengan dua tanggungan memiliki batas di atas Rp4.000.000.
Cara Memeriksa Posisi Desil melalui DTSEN
Bagi calon penerima yang ingin mengetahui posisi desil keluarganya, pengecekan dapat dilakukan melalui layanan DTSEN BPS. Proses ini membantu masyarakat untuk mengetahui data sosial ekonomi mereka sebelum mendaftar bantuan pendidikan. Pengecekan dilakukan dengan mengakses laman resmi DTSEN BPS melalui peramban di ponsel atau komputer. Setelah laman terbuka, pengguna dapat memilih menu untuk pemeriksaan data.
Nomor Induk Kependudukan (NIK) harus dimasukkan sesuai data di KTP. Pengguna juga perlu mengisi kode Captcha dan memilih tombol untuk memeriksa data. Jika NIK terdaftar, sistem akan memberikan opsi untuk mengecek desil. Pengguna kemudian memasukkan tanggal lahir sesuai data kependudukan serta kode Captcha sebelum sistem menampilkan informasi desil.
Jika informasi yang muncul tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat dapat menggunakan mekanisme pembaruan data sesuai prosedur yang ada. Pemutakhiran data sangat penting karena status kesejahteraan bersifat dinamis dan posisi desil dapat berubah mengikuti pembaruan data nasional.
Dengan demikian, desil 1-4 menjadi kelompok penting dalam berbagai program bantuan pendidikan, tetapi persyaratan tidak dapat digeneralisasi untuk semua beasiswa. Khusus untuk KIP Kuliah 2026, calon mahasiswa yang berada di luar kelompok desil tersebut masih memiliki jalur pendaftaran tertentu jika memenuhi syarat keterbatasan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah.
