Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter dalam sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak cukup mendukung perkembangan sektor swasta. Hal ini terlihat dari pertumbuhan uang primer dan kredit yang tergolong rendah.
Purbaya membandingkan situasi ini dengan masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia menjelaskan bahwa rata-rata pertumbuhan base money atau uang primer (M0) pada era SBY mencapai 18% per tahun, sementara rata-rata pertumbuhan kredit sekitar 22%. Di sisi lain, pada masa Jokowi, pertumbuhan M0 hanya sekitar 7% dan pertumbuhan kredit berkisar antara 5% hingga 7%.
“Kalau hitungan kami waktu zaman Pak SBY itu base money itu tumbuhnya rata-rata 18% lah, kredit tumbuhnya 22% selama 10 tahun rata-rata. Waktu zamannya Pak Jokowi M0 tumbuhnya sekitar 7% kredit juga 5 sampai 7%,” ungkap Purbaya dalam acara ‘Sarasehan 100 Ekonom Indonesia’ yang berlangsung di Jakarta pada Kamis, 3 September.
Pertumbuhan Sektor Swasta yang Lambat
Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menilai bahwa kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan sektor swasta atau sektor non-pemerintah berjalan dengan lambat. “Jadi, pada zaman 10 tahun terakhir itu boleh dibilang private sector atau non-government sector tumbuhnya amat lambat atau kebijakan fiskal dan moneter tidak mendukung sektor di luar pemerintahan,” jelasnya.
Purbaya menambahkan bahwa pemerintah saat ini sedang berusaha mengubah arah kebijakan untuk lebih mendukung sektor swasta dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu instrumen yang digunakan dalam upaya ini adalah Saldo Anggaran Lebih (SAL).
Inovasi Kebijakan Fiskal
Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah dapat memindahkan sebagian dana dari Bank Indonesia ke perbankan dengan tingkat bunga yang setara dengan imbal hasil jika dana tersebut tetap berada di BI. Dengan langkah ini, ia menilai bahwa kebijakan tersebut tidak menambah beban biaya bagi pemerintah, tetapi dapat meningkatkan likuiditas dalam sistem keuangan.
“Kami pakai yang disebut creative innovative financing atau innovative fiscal policy. Yang saya pindahkan uang dari SAL dari BI ke bank itu dengan bunga yang sama. Jadi untuk saya, cost-nya zero tapi uang yang di bank menggerakkan ekonomi,” kata Purbaya.
Dia berharap bahwa peningkatan pasokan uang dalam sistem keuangan dapat menurunkan suku bunga dan mendorong aktivitas ekonomi. Purbaya juga menekankan bahwa penggunaan SAL bukanlah tujuan akhir dari kebijakan tersebut. “Sekarang kami ubah ke sana. Salah satu instrumen yang saya pakai SAL. Jadi SAL itu bukan tujuan akhir, tujuan akhir adalah memastikan likuiditas cukup dan sistem perekonomian bisa tumbuh mendekati potensialnya,” ujarnya.
Purbaya menambahkan bahwa pemerintah akan meningkatkan koordinasi dengan Bank Indonesia dalam pengendalian likuiditas. Menurutnya, kerja sama yang lebih erat antara kebijakan fiskal dan moneter sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan sektor non-pemerintah.
Bendahara negara ini menekankan bahwa dukungan terhadap sektor swasta sangat penting, karena pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja formal dan memperkuat kembali kelas menengah. Ia juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu didorong hingga di atas 6%-6,5%, karena hal ini diyakini dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja formal dan membantu mengatasi tren deindustrialisasi. “Kita tuh bisa menciptakan lapangan kerja formal yang berkesinambungan kalau tumbuhnya di atas 6 di atas 6,5 lah kira-kira itu,” tutup Purbaya.
