Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas pada Senin (27/7/2026) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, yang dihadiri oleh sejumlah menteri dan kepala badan. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas isu-isu strategis terkait perguruan tinggi serta dukungan kampus terhadap program prioritas pemerintah.
Dalam rapat tersebut, perhatian juga diberikan pada kesiapan perguruan tinggi dalam mendukung program strategis nasional melalui penelitian dan kajian berbasis data. Universitas Republik Indonesia (URI) kembali menjadi topik pembicaraan setelah pemerintah menegaskan bahwa perguruan tinggi ini tidak akan mengawasi seluruh kampus di Indonesia.
Persiapan Data untuk Rapat
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, tiba di istana sekitar pukul 12.50 WIB untuk memenuhi undangan Presiden. Ia mengungkapkan bahwa dirinya belum mengetahui detail agenda yang akan dibahas, namun memperkirakan akan ada pembahasan mengenai perkembangan program strategis di perguruan tinggi. "Saya belum tahu nih, dipanggil jam satu nanti kita lihat. Ya tentunya terkait dengan program-program strategisnya, karena kan Pak Presiden selalu berpesan universitas itu harus mem-back-up seluruh program strategis," jelas Brian.
Brian menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai data yang relevan mengenai program perguruan tinggi untuk mendukung kebijakan pemerintah yang berbasis kajian dan riset. "Saya sudah siapkan data-data bagaimana program kampus kita siap untuk mem-back-up dari segi kajian, dari segi research, karena kan Bapak Presiden ingin setiap kebijakan memerlukan data yang valid," tuturnya.
Status Universitas Republik Indonesia
Saat ditanyakan tentang kemungkinan pembahasan mengenai pendirian Universitas Republik Indonesia, Brian membantah hal tersebut. "Bukan, bukan kayaknya," ujarnya singkat.
Di kesempatan lain, Brian Yuliarto menegaskan bahwa URI tidak akan membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. "Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak begitu," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari Kamis. Ia menjelaskan bahwa peran dan posisi URI akan dijelaskan lebih lanjut oleh Gubernur URI, Donny Ermawan Taufanto.
Mengenai rencana pembangunan sepuluh kampus di bawah naungan URI, Brian menyebutkan bahwa mekanisme pengelolaannya masih dalam tahap kajian. "Nah, itu masih dalam kajian seperti apa," ujarnya.
Brian menjelaskan bahwa URI dibentuk untuk menjalankan program afirmasi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang siap bertugas di lokasi strategis, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta mendukung program prioritas nasional.
Pada Rabu (22/7/2026), Presiden Prabowo Subianto melantik Marsekal TNI (Purn.) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur URI dan Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI di Istana Negara, Jakarta. Setelah pelantikan, Donny menyatakan bahwa pembentukan URI merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mencetak pemimpin masa depan. "Jadi, Bapak Presiden ini sangat concern dengan sumber daya manusia, terutama untuk pemimpin Indonesia di masa depan khususnya," ungkap Donny.
Menurut Donny, penguatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui integrasi berbagai program dan lembaga pendidikan yang telah ada, termasuk pengembangan Sekolah Unggul Garuda, pendirian Universitas Republik Indonesia, serta integrasi Lembaga Administrasi Negara (LAN). Selain itu, pemerintah akan membentuk Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan yang berada di bawah kewenangan Gubernur URI, yang akan membawahi tiga institusi.
