Jakarta - Indonesia sedang berusaha untuk meningkatkan layanan kesehatan berbasis teknologi robotik, di tengah persaingan ketat dengan negara-negara lain, seperti Malaysia dan Vietnam. Ketua Komite Nasional Teknologi Robotik Bidang Kesehatan, Agus Tjahajana Wirakusumah, menekankan bahwa Indonesia masih tertinggal dibandingkan Malaysia dalam hal layanan robotik kesehatan, sementara Vietnam menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Agus menyatakan, "Jadi Indonesia tentu pertama harus mulai melakukan kompetisi dengan Malaysia dan harus bersiap-siap dengan Vietnam." Ia juga mengungkapkan ketidakpastian mengenai posisi Singapura dalam persaingan ini, namun menekankan bahwa Malaysia unggul dalam biaya layanan, sedangkan Vietnam menunjukkan agresivitas yang lebih tinggi dalam beberapa kasus.
Pentingnya Membangun Kepercayaan Pasien
Menurut Agus, tantangan utama bagi Indonesia bukan hanya terletak pada kemampuan teknologi, tetapi juga pada kepercayaan pasien terhadap layanan robotik kesehatan yang ada di dalam negeri. Ia menilai penting bagi Indonesia untuk lebih aktif dalam menjelaskan kepada masyarakat bahwa kemampuan layanan robotik di dalam negeri tidak kalah dengan negara lain.
Agus memberikan contoh bahwa salah satu rumah sakit di Indonesia telah menggunakan teknologi robotik selama sekitar 16 tahun. Ia percaya bahwa pengalaman ini menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya sudah mulai mengadopsi teknologi robotik kesehatan tidak jauh berbeda dengan negara lain. Namun, ia mencatat bahwa perkembangan pemanfaatan teknologi ini sempat berjalan lambat.
Strategi untuk Meningkatkan Layanan Kesehatan
Agus berharap dukungan dari pemerintah, termasuk anggaran untuk pengadaan robot kesehatan dari luar negeri, dapat mempercepat pengembangan layanan tersebut. Ia mengungkapkan harapannya, "Saya harapkan ini akan terakselerasi dengan cepat dalam satu-dua tahun."
Ia juga menyoroti potensi kebocoran devisa yang terjadi akibat masyarakat Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri, yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 170 triliun. Agus berpendapat bahwa dana tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memperkuat layanan kesehatan domestik.
Agus menegaskan bahwa pengembangan layanan robotik tidak harus sepenuhnya bergantung pada BPJS Kesehatan. Ia menyarankan agar Indonesia menarik kembali pasien yang berobat ke luar negeri dan memperluas akses melalui rumah sakit di dalam negeri. "Saya kira begini, uang yang bocor Rp 170 triliun. Jadi kita nggak usah cari dulu dari BPJS, coba cover aja dulu itu," jelasnya.
Dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi biaya, Agus optimis bahwa layanan robotik kesehatan di Indonesia dapat bersaing, meskipun harga perangkatnya relatif tinggi. Ia menekankan bahwa biaya pengobatan di dalam negeri diharapkan bisa lebih rendah dibandingkan jika pasien harus pergi ke luar negeri.
Agus juga membuka peluang bagi asuransi swasta untuk turut menanggung layanan robotik kesehatan, sehingga pembiayaan tidak sepenuhnya bergantung pada BPJS Kesehatan. Ia berharap ketika kemampuan finansial BPJS Kesehatan semakin baik, layanan robotik dapat menjadi bagian dari pelayanan yang dijangkau oleh peserta JKN.
Ia menambahkan bahwa Indonesia perlu membandingkan jumlah dan jenis robot yang digunakan di dalam negeri dengan Malaysia dan Vietnam, serta menghitung biaya layanan untuk menyusun strategi yang tepat dalam menarik pasien. Dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat, Indonesia diharapkan dapat memperkuat posisinya sebagai tujuan layanan kesehatan berteknologi robotik dan mengurangi ketergantungan pada pengobatan di luar negeri.
