Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa tidak ada rencana untuk melakukan kenaikan tarif BPJS Kesehatan pada tahun ini. Pernyataan tersebut disampaikan saat konferensi pers terkait RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027, yang berlangsung pada Jumat (14/8/2026).
“Belum ada rencana untuk menaikkan tarif BPJS, dan teman-teman enggak usah khawatir kalau BPJS-nya defisit, pasti pemerintah pusat akan support,” ujarnya. Ia juga menjelaskan bahwa kementeriannya telah melakukan diskusi dengan kementerian lain untuk memastikan bahwa anggaran pembangunan dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah tidak akan membebani arus kas pemerintah atau menyebabkan defisit pada APBN.
Revitalisasi Rumah Sakit
Budi menambahkan, “Nah, ini yang akan kita replikasi ke 400 apa, ke 441 sisanya tadi, ya, dan sekarang kita sudah bicara dengan Bappenas, kita bicara juga dengan Kementerian Keuangan agar penganggarannya tidak memberatkan arus kas dari pemerintah dan tidak memberatkan defisit APBN kita.” Ia menekankan pentingnya pembangunan rumah sakit tersebut agar standar layanan di seluruh kabupaten/kota dapat disamakan.
Pemangkasan Anggaran Alat Kesehatan
Kementerian Kesehatan juga telah berhasil melakukan penghematan sebesar Rp 10,25 triliun atau sekitar 52 persen dari anggaran alat kesehatan untuk tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di tengah situasi efisiensi anggaran.
Menurut Budi, kementerian telah melakukan sentralisasi dalam pengadaan alat kesehatan melalui pinjaman dari Bank Dunia. Salah satu contohnya adalah pengadaan cath lab atau laboratorium kateterisasi. “Jadi, dari harga estimasi cath lab yang Rp 19,39 triliun, karena kita sentralisasi pengadaannya, kita bisa menekan sampai Rp 9 triliun,” jelasnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, Kementerian Kesehatan berharap dapat memberikan layanan kesehatan yang lebih baik tanpa membebani anggaran pemerintah secara berlebihan.
