Jakarta - Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Prof Tjandra Yoga Aditama, menitipkan tiga pesan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono. Menurutnya, pergantian kepemimpinan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Prof Tjandra mengatakan dalam beberapa pekan terakhir muncul sejumlah rencana pengembangan program MBG. Di antaranya memperluas sasaran penerima manfaat, tidak hanya anak sekolah tetapi juga ibu hamil dan ibu menyusui. Selain itu, pemerintah juga disebut berencana memperluas cakupan program ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta mempertimbangkan pemanfaatan fasilitas lain selain Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), seperti dapur sekolah yang dinilai memenuhi syarat.
"Kita berharap agar rencana-rencana yang sudah dibicarakan ini memang akan diimplementasikan," beber Prof Tjandra dalam keterangannya. Ia juga menyoroti keputusan pemerintah yang tidak lagi memberikan MBG pada hari libur. Menurutnya, kebijakan tersebut tampaknya sudah mulai diterapkan.
Di sisi lain, Prof Tjandra mengingatkan masih adanya tantangan dalam pelaksanaan program. Ia menyinggung laporan dugaan keracunan makanan di Garut yang muncul sehari setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala BGN pada 22 Juli 2026. "Tentu kita harapkan akan ada lagi perbaikan tata kelola program MBG. Di sisi lain, kita lihat juga kenyataan bahwa pada 23 Juli 2026 dilaporkan ada keracunan makanan di Garut, yang kini sedang ditangani," katanya.
Pesan Pertama: Keamanan Pangan Harus Jadi Prioritas
Pesan pertama yang disampaikan Tjandra adalah menjadikan keamanan pangan sebagai prinsip utama dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, aspek keamanan makanan tidak boleh dikompromikan karena berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat. Ia mengutip publikasi WHO pada Juni 2026 yang menyebut makanan tidak aman menyebabkan sekitar 866 juta kasus penyakit dan 1,5 juta kematian setiap tahun di dunia. "Prinsip utama bahwa makanan harus aman," tegasnya.
Pesan Kedua: Perhatikan Rantai Penyediaan Makanan dari Hulu ke Hilir
Masukan kedua berkaitan dengan pentingnya memahami seluruh rantai penyediaan makanan atau from farm to plate. Tjandra menilai pengawasan mutu tidak cukup dilakukan di SPPG maupun sekolah. Seluruh tahapan harus dipastikan aman, mulai dari proses produksi bahan pangan hingga pengelolaan limbah. "Yang harus dijaga mutunya bukan hanya di SPPG dan di sekolah, tetapi mulai dari pertanian atau peternakan, transportasi dan penyimpanan di gudang yang terjamin mutunya, lalu bagaimana proses masak di SPPG, transportasi dari SPPG ke sekolah, kebiasaan makan di sekolah sampai ke pembuangan limbahnya," jelasnya. Ia menekankan seluruh mata rantai tersebut harus berjalan dengan baik agar kualitas makanan tetap terjaga.
Pesan Ketiga: Lakukan Monitoring dan Evaluasi Berbasis Ilmiah
Pesan ketiga adalah pentingnya monitoring dan evaluasi sejak awal pelaksanaan program MBG. Prof Tjandra mengusulkan dua bentuk evaluasi. Pertama, survei kepuasan penerima manfaat yang melibatkan siswa, orang tua, guru, dan pihak terkait lainnya. Kedua, melakukan studi kohort dalam jangka panjang untuk mengetahui dampak kesehatan program MBG secara ilmiah. "Dengan pendekatan ilmiah ini maka akan terwujud evidence-based public policy, kebijakan publik berdasarkan bukti ilmiah," pungkasnya.
