Jakarta - Ratusan sekolah swasta yang dianggap sebagai institusi pendidikan elite mengklaim tidak memerlukan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa mereka tidak akan memaksa sekolah-sekolah yang menolak untuk mengikuti program tersebut.
Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa temuan ini merupakan bagian dari upaya penataan ulang atau refocusing penerima manfaat MBG. Penataan ini bertujuan agar program gizi yang dicanangkan pemerintah dapat lebih tepat sasaran. "Sedang kita hitung (target penerima manfaat setelah refocusing), nanti kami umumkan berikutnya. Yang jelas betul yang disampaikan bahwa kita sedang sisir misalnya sekolah-sekolah swasta, khususnya yang elite, itu kan tidak perlu MBG," ungkap Sudaryono dalam konferensi pers di BGN, Jakarta Pusat, pada Jumat (7/8/2026).
Komunikasi dengan Sekolah dan Orang Tua
Sudaryono juga menjelaskan bahwa BGN telah melakukan komunikasi dengan kepala sekolah, komite sekolah, dan orang tua murid untuk memahami kebutuhan mereka terkait program MBG. Dari hasil komunikasi tersebut, ditemukan bahwa ratusan sekolah swasta menyatakan tidak memerlukan program ini, umumnya karena biaya pendidikan yang cukup tinggi.
"Kami komunikasikan dengan kepala sekolah, dengan orang tua, dengan komite sekolah. Ada beberapa sekolah, ada sekian ratus yang sudah menyatakan tidak perlu. Rata-rata sekolah swasta yang memang, mohon maaf, mungkin biayanya juga cukup tinggi dan tidak memerlukan adanya MBG di sekolahnya," jelasnya.
Pemberian MBG yang Tidak Dipaksakan
Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memaksakan program MBG kepada sekolah-sekolah yang menyatakan tidak membutuhkannya. Ia menekankan bahwa program ini seharusnya diberikan kepada kelompok yang memang berhak dan memerlukan intervensi gizi dari pemerintah. "Intinya adalah ini demokratisasi gizi. Semua yang berhak menerima kita berikan, kecuali yang tidak mau," tegasnya.
Meski demikian, Sudaryono belum memberikan rincian mengenai jumlah pasti sekolah atau penerima manfaat yang akan terpengaruh oleh penataan ulang ini. Ia menyatakan bahwa data penerima manfaat masih dalam proses penyisiran dan pendataan yang dilakukan oleh BGN. "Data pastinya sudah ada, tetapi dinamis. Mungkin enggak bisa saya sampaikan di sini. Nanti kalau sudah final paling tidak kami bisa sampaikan," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa sekitar 8 juta penerima manfaat berpotensi dicoret dari daftar penerima MBG sebagai bagian dari proses refocusing. Penataan ini dilakukan untuk memastikan bahwa intervensi gizi pemerintah lebih terfokus pada kelompok yang paling membutuhkan, sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran.
Pemerintah menegaskan bahwa penataan ulang ini bukan bertujuan untuk mengurangi layanan gizi, melainkan untuk memastikan program MBG lebih tepat sasaran berdasarkan kondisi sosial ekonomi para penerima manfaat.
